VISI DAN MISI

MELALUI REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN, MEMANTAPKAN SEMANGAT MEWUJUDKAN PENINGKATAN PROFESIONALITAS APARATUR KEJAKSAAN DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA SELAKU PELAYAN KEPENTINGAN MASYARAKAT DI BIDANG HUKUM, SERTA PENINGKATAN KUALITAS KINERJA

Wednesday, 14 September 2016

INI SYARAT TAX AMNESTY

Pelaksanaan program pengampunan pajak yang sudah dimulai sejak Juli lalu masih menimbulkan pertanyaan bagi publik. Sebagian bertanya-tanya apakah seluruh warga masyarakat harus ikut program pengampunan pajak.

Keresahan tersebut kemudian dijawab oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lewat Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen) No. 11 Tahun 2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan UU Pengampunan Pajak. Beleid ini mengatur tentang pengecualian bagi WP untuk tak ikut pengampunan pajak.

Thursday, 16 June 2016

DPO KEJARI METRO MENYERAHKAN DIRI

Aleksander, ST.

DPO Kejari Metro Aleksander, ST. pada proyek Pembangunan Pasar Tejoagung Kota Metro Tahun 2012 pada hari Rabu (15/6) sekitar pukul 13.00 WIB menyerahkan diri ke Kantor Kejari Metro dengan didampingi oleh Tim Pengacaranya.

Aleksander merupakan Konsultan Pengawas pada Proyek Pembangunan Pasar Tejoagung Kota Metro, pada saat sedang dilakukan proses pemeriksaan, dia kabur melarikan diri. Pihak Kejari Metro selama ini merasa kesulitan mencari keberadaan terdakwa, karena terdakwa selalu berpindah-pindah tempat yaitu Jakarta, Bandung dan Yogyakarta.

Sebelumnya, pada tahun 2012 Kejari Metro telah menetapkan 3 orang tersangka pada Proyek Pembangunan Pasar Tejoagung  yaitu Akhadun Syakbaniah selaku PPK (proses Kasasi), Mas Muhammad Ali selaku Pelaksana Proyek (meninggal dunia) dan Aleksander, ST. selaku Konsultan Pengawas.

Monday, 7 March 2016

KONSEKUENSI UU ASN BAGI KORPS ADHYAKSA

Dengan berlakunya UU Aparatur Sipil Negara (ASN), dinilai punya konsekuensi yang tidak menguntungkan bagi Korps Adhyaksa. Sebagai profesi penegak hukum, jaksa akan banyak "diamputasi" jika tetap dimasukkan dalam UU ASN. Misalnya, penempatan jaksa di KPK. Dalam UU ASN pasal 20 tidak mengatur mekanisme penempatan jaksa di Lembaga lain, yang ada hanya pengaturan untuk prajurit TNI dan Anggota Kepolisian RI.

Menurut Kabid Penyelenggara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan pada Badiklat Kejaksaan RI mengatakan bahwa tidak ada penempatan jaksa di Lembaga Anti Korupsi tersebut.
"Jadi tidak ada penempatan jaksa di KPK, padahal kewenangan penuntutan melekat pada jaksa, dengan sendirinya KPK tidak akan bisa menuntut tanpa jaksa, UU ini akan gaduh bila sudah diberlakukan" ucap Yudi Kristiana.

Tuesday, 23 February 2016

Putusan 4 Terdakwa Curanmor yang Menewaskan Anggota Polisi

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro
kn-metro news- 4 terdakwa perkara pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang menewaskan Bripka Samsul Anggota Intelkam Polres Metro pada Bulan Agustus 2015, menjalani Persidangan pada tanggal 22 Februari 2016 dengan agenda Putusan Hakim. Persidangan tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Marolop Simamora, SH dengan Hakim Anggota Ari Qurniawan, SH dan Basri Setiawan, SH. Serta dihadiri pula oleh JPU Kejaksaan Negeri Metro Lutfi Presley, SH. dan Chandrawati Rezki Prastuti, SH. Turut hadir pula Penasehat Hukum para terdakwa yaitu Panca Kesuma, SH.

Wednesday, 17 February 2016

Putusan Kasasi Mantan Kepala Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro

kn.metro news- Mahkamah Agung memperberat hukuman penjara kepada mantan Kepala Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro yang juga mantan staf ahli Walikota Metro bidang SDM. Berdasarkan Putusan MA No.2357K/Pid.Sus/2015 tertanggal 4 November 2015 yang diketuai oleh DR. Artidjo Alkostar menyatakan terdakwa Drs.Waluyo, MM bin Kartoredjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan primair JPU dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp 200 juta, subsidair kurungan 6 (enam) bulan, sebagaimana dakwaan Primair dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Tuesday, 16 February 2016

Program Jaksa Masuk Sekolah "JMS" Kejaksaan Negeri Metro

kn.metro news- Kejaksaan Negeri Metro yang dihadiri Kajari Metro, Kasi Intelijen dan seluruh jajaran personil intelijen melakukan penerangan dan penyuluhan hukum "Jaksa Masuk Sekolah" di SMPN 3 Kota Metro.

Kegiatan tersebut merupakan program Kejaksaan Agung dalam upaya pembangunan sistem hukum dan kesadaran hukum sejak dini. Salah satu langkah Kejaksaan dalam membangun sistem hukum mencakup tiga komponen yaitu: Struktur Hukum, Substansi Hukum dan Budaya Hukum dengan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS).

Thursday, 1 October 2015

PERS GATHERING 2015

Kejari Metro - Kejaksaan Negeri Metro (Kejari Metro) menggelar acara Pers Gathering dengan Media Cetak, Media Elektronik dan Media Online pada hari Kamis (1/10/15). Tujuan acara tersebut guna menjalin hubungan dan meningkatkan kerjasama yang baik antara pihak Kejari Metro dengan insan pers.

Acara Pers Gathering 2015 ini digelar diruang sasana adhyaksa (Aula) Kejari Metro, yang dihadiri oleh Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Metro Bobi Heryanto, SH.MH bersama dengan staf dan seluruh Personil Intelijen Kejari Metro.